Mataram, 26 Maret 2026
Fraksi Partai Gerindra di Nusa Tenggara Barat menilai kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal lebih mengedepankan langkah-langkah strategis dibanding pendekatan populis.
Penilaian tersebut disampaikan oleh politisi Gerindra NTB, Ali Ustman Ahim, sebagai respons atas berbagai kritik yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, sejak awal masa kepemimpinan Iqbal bersama Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, arah kebijakan telah difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan jangka panjang, bukan sekadar mengejar popularitas.
“Ini soal memilih antara terlihat populer atau bekerja strategis. Sejak awal kami tidak memilih jalan populis,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).
Ia menjelaskan, dalam kurun waktu satu tahun, sejumlah kebijakan dinilai telah menunjukkan dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.
Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah penanganan utang belanja daerah tahun 2024 yang mencapai Rp380 miliar. Pada 2025, pemerintah daerah berhasil membayar sebagian besar utang tersebut hingga Rp210 miliar.
Di sektor fiskal, pemerintah juga melakukan efisiensi anggaran melalui penataan ulang struktur belanja, termasuk penggabungan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Kebijakan ini dinilai mampu menekan pemborosan dan meningkatkan efektivitas anggaran.
Selain itu, kebijakan penghentian skema operasional kendaraan dinas berbasis all-in yang sebelumnya dinilai tidak efisien, berhasil menghemat anggaran hingga hampir Rp18 miliar per tahun.
Dalam bidang kesehatan, peningkatan status rumah sakit juga menjadi sorotan. RS Manambai naik dari tipe C ke tipe B, sementara RS Kota Bima meningkat dari tipe D ke tipe C. Langkah ini dinilai memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di Pulau Sumbawa tanpa harus dirujuk ke Mataram.
Di sektor transportasi, upaya Gubernur menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Perhubungan dan maskapai penerbangan turut berdampak pada meningkatnya konektivitas serta penurunan harga tiket pesawat.
Sementara itu, pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bank NTB Syariah, mulai menunjukkan hasil. Layanan digital seperti mobile banking kembali optimal, dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sempat terhenti selama tujuh tahun kini dalam proses pengaktifan kembali.
Pada sektor pertanian, revitalisasi sistem irigasi mendorong peningkatan produktivitas. Masa tanam petani yang sebelumnya terbatas kini dapat meningkat hingga tiga kali dalam setahun.
Pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian, salah satunya penanganan jalan Poto Tano di Pulau Sumbawa yang selama ini terbengkalai.
Selain itu, penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan guna mengamankan dukungan anggaran bagi program-program prioritas daerah.
Melalui berbagai langkah tersebut, Fraksi Gerindra menilai bahwa kebijakan yang diambil mungkin tidak selalu terlihat populer di permukaan, namun memiliki dampak nyata dan berkelanjutan bagi pembangunan daerah.