Mataram, 24 Maret 2026
Turunnya harga tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat belakangan ini bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Di balik kebijakan tersebut, terdapat proses panjang yang tidak selalu terlihat di ruang publik.
Gubernur Lalu Muhammad Iqbal disebut intens melakukan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan serta pihak maskapai. Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk menekan biaya transportasi udara yang selama ini menjadi salah satu keluhan masyarakat.
Namun, kebijakan ini hanyalah satu dari sejumlah langkah yang menggambarkan arah kepemimpinan yang lebih luas—bukan sekadar populis, tetapi strategis.
Salah satu langkah awal yang cukup krusial adalah upaya menyelesaikan beban keuangan daerah. Pemerintah Provinsi NTB dihadapkan pada utang belanja tahun 2024 sebesar Rp380 miliar. Pada tahun 2025, pemerintah di bawah kepemimpinan Iqbal disebut turut menanggung dan membantu penyelesaian utang tersebut sebesar Rp210 miliar.
Di sektor pelayanan publik, peningkatan status rumah sakit di Pulau Sumbawa juga menjadi perhatian. RS Manambai dinaikkan dari tipe C menjadi tipe B, sementara RS Kota Bima dari tipe D menjadi tipe C. Kebijakan ini berdampak langsung pada akses layanan kesehatan, sehingga masyarakat tidak lagi harus dirujuk ke Mataram untuk penanganan medis tertentu.
Pembenahan juga dilakukan pada sektor keuangan daerah. Bank daerah yang sebelumnya mendapat sorotan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia akibat persoalan manajemen, mulai menunjukkan perbaikan. Layanan mobile banking kembali berjalan, sementara program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sempat terhenti dikabarkan dalam proses pengaktifan kembali.
Di bidang infrastruktur, pembangunan jalan di kawasan Poto Tano, Pulau Sumbawa, yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian, kini mulai ditangani. Sementara itu, upaya pemerataan simbolik juga dilakukan melalui perjuangan penetapan pahlawan nasional dari Pulau Sumbawa, sebagai representasi bahwa pembangunan NTB tidak hanya terpusat di Pulau Lombok.
Langkah strategis lainnya terlihat pada sektor pertanian, melalui revitalisasi jaringan irigasi yang disebut sebagai yang pertama sejak era Soeharto. Dampaknya, masa tanam petani berpotensi meningkat dari dua kali menjadi tiga kali dalam setahun, yang berimplikasi langsung pada peningkatan kesejahteraan petani.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, efisiensi anggaran juga menjadi fokus. Penggabungan sejumlah dinas dilakukan untuk menekan biaya operasional, termasuk pengurangan belanja perjalanan dinas dan kebutuhan kantor.
Kebijakan lain yang cukup menarik perhatian adalah perubahan skema operasional kendaraan dinas. Dengan pendekatan sewa, pemerintah berupaya menekan beban biaya perawatan yang sebelumnya mencapai sekitar Rp18 miliar per tahun. Kendaraan lama yang dilelang diharapkan dapat menambah pemasukan daerah.
Selain itu, komunikasi intensif dengan pemerintah pusat terus dilakukan guna mengamankan berbagai program strategis yang didanai dari anggaran nasional.
Semua langkah tersebut menunjukkan satu hal penting: arah pembangunan yang tidak semata mengejar popularitas, tetapi berupaya membangun fondasi jangka panjang.
Dalam konteks ini, pilihan antara menjadi pemimpin populis atau strategis menjadi relevan. Kebijakan populis mungkin memberikan dampak cepat di permukaan, namun kebijakan strategis bekerja lebih dalam—meski seringkali tidak langsung terlihat.
Pada akhirnya, publiklah yang akan menilai. Apakah perubahan yang terjadi hari ini benar-benar dirasakan, atau hanya menjadi narasi semata.
Namun satu hal yang pasti, pembangunan yang berkelanjutan tidak pernah lahir dari kerja instan. Ia dibangun dari keputusan-keputusan yang mungkin tidak selalu populer, tetapi memiliki arah yang jelas.