MATARAM, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pengurus daerah hingga cabang menyusul maraknya aksi penipuan yang mencatut nama pejabat TNI. Modus penipuan ini menyasar para kader dengan iming-iming pelibatan dalam proyek strategis nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris PWPM NTB, Amrillah, mengungkapkan bahwa pola penipuan ini sangat masif dan terorganisasi. Para pelaku umumnya menghubungi pengurus melalui aplikasi WhatsApp, mengaku sebagai Komandan Kodim (Dandim) atau pejabat di tingkat Komando Daerah Militer (Kodam), lalu meminta sejumlah uang sebagai biaya administrasi atau pengawalan proyek.
"Penting bagi seluruh kader untuk melakukan verifikasi berlapis sebelum melakukan transaksi keuangan. Di era digital ini, modus penipuan semakin canggih dan meyakinkan," ujar Amrillah dalam keterangannya kepada pengurus PDPM se-NTB, Jumat (30/1/2026).
*Modus Mencatut Nama Pejabat TNI*
Berdasarkan laporan yang masuk, beberapa wilayah di Indonesia sudah jatuh korban dengan kerugian bervariasi, mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 25 juta. Di NTB sendiri, seorang kontraktor lokal dikabarkan telah menjadi korban setelah terperangkap komunikasi pelaku yang seolah-olah memiliki otoritas dalam proyek pembangunan dapur MBG.
Ketua PDPM Sumbawa Barat sempat dihubungi oleh nomor yang mengaku Dandim KSB, namun segera melakukan konfirmasi langsung ke Kodim setempat. Langkah cepat tersebut membuat kasus ini langsung ditangani oleh Tim Siber TNI. Hal serupa terjadi di Sumbawa, di mana pengurus diminta mendatangi Dandim, namun setelah dikonfirmasi ke markas Kodim, informasi tersebut terbukti fiktif.
Amrillah menegaskan bahwa fenomena ini bukan sekadar urusan kerugian materiil, melainkan juga menyangkut reputasi organisasi dan potensi adu domba antarinstansi.
"Semua pengurus bertanggung jawab memberikan edukasi melek digital kepada kader di masing-masing tingkatan. Kita harus paham bagaimana menangani potensi penipuan online agar tidak ada lagi yang menjadi korban," tegasnya.
*Arahan Pusat dan Penguatan Koordinasi*
Secara nasional, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah melalui Sekretaris Jenderal Najih Prasetyo juga telah menyebarkan poster imbauan "Waspada Penipuan Mengatasnamakan Program Pemerintah". Arahan ini meminta kader untuk tidak mudah percaya pada informasi proyek yang tidak terdaftar secara resmi atau yang meminta pendaftaran melalui jalur pribadi (DM/WhatsApp).
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah dalam pesan suaranya juga mengingatkan agar para kader tidak terjebak dalam upaya adu domba. Maraknya serangan ini diduga memanfaatkan momentum kedekatan hubungan Pemuda Muhammadiyah dengan instansi penegak hukum dan pertahanan.
Amrillah mengimbau agar jika terdapat kontak mencurigakan, kader segera berkoordinasi di grup pimpinan umum untuk mempercepat arus informasi dan pencegahan. "Resmi itu transparan, ada kanal resminya, dan tidak sembunyi-sembunyi melalui pesan singkat pribadi yang meminta uang," pungkasnya.*
MATARAM, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pengurus daerah hingga cabang menyusul maraknya aksi penipuan yang mencatut nama pejabat TNI. Modus penipuan ini menyasar para kader dengan iming-iming pelibatan dalam proyek strategis nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris PWPM NTB, Amrillah, mengungkapkan bahwa pola penipuan ini sangat masif dan terorganisasi. Para pelaku umumnya menghubungi pengurus melalui aplikasi WhatsApp, mengaku sebagai Komandan Kodim (Dandim) atau pejabat di tingkat Komando Daerah Militer (Kodam), lalu meminta sejumlah uang sebagai biaya administrasi atau pengawalan proyek.
"Penting bagi seluruh kader untuk melakukan verifikasi berlapis sebelum melakukan transaksi keuangan. Di era digital ini, modus penipuan semakin canggih dan meyakinkan," ujar Amrillah dalam keterangannya kepada pengurus PDPM se-NTB, Jumat (30/1/2026).
*Modus Mencatut Nama Pejabat TNI*
Berdasarkan laporan yang masuk, beberapa wilayah di Indonesia sudah jatuh korban dengan kerugian bervariasi, mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 25 juta. Di NTB sendiri, seorang kontraktor lokal dikabarkan telah menjadi korban setelah terperangkap komunikasi pelaku yang seolah-olah memiliki otoritas dalam proyek pembangunan dapur MBG.
Ketua PDPM Sumbawa Barat sempat dihubungi oleh nomor yang mengaku Dandim KSB, namun segera melakukan konfirmasi langsung ke Kodim setempat. Langkah cepat tersebut membuat kasus ini langsung ditangani oleh Tim Siber TNI. Hal serupa terjadi di Sumbawa, di mana pengurus diminta mendatangi Dandim, namun setelah dikonfirmasi ke markas Kodim, informasi tersebut terbukti fiktif.
Amrillah menegaskan bahwa fenomena ini bukan sekadar urusan kerugian materiil, melainkan juga menyangkut reputasi organisasi dan potensi adu domba antarinstansi.
"Semua pengurus bertanggung jawab memberikan edukasi melek digital kepada kader di masing-masing tingkatan. Kita harus paham bagaimana menangani potensi penipuan online agar tidak ada lagi yang menjadi korban," tegasnya.
*Arahan Pusat dan Penguatan Koordinasi*
Secara nasional, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah melalui Sekretaris Jenderal Najih Prasetyo juga telah menyebarkan poster imbauan "Waspada Penipuan Mengatasnamakan Program Pemerintah". Arahan ini meminta kader untuk tidak mudah percaya pada informasi proyek yang tidak terdaftar secara resmi atau yang meminta pendaftaran melalui jalur pribadi (DM/WhatsApp).
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah dalam pesan suaranya juga mengingatkan agar para kader tidak terjebak dalam upaya adu domba. Maraknya serangan ini diduga memanfaatkan momentum kedekatan hubungan Pemuda Muhammadiyah dengan instansi penegak hukum dan pertahanan.
Amrillah mengimbau agar jika terdapat kontak mencurigakan, kader segera berkoordinasi di grup pimpinan umum untuk mempercepat arus informasi dan pencegahan. "Resmi itu transparan, ada kanal resminya, dan tidak sembunyi-sembunyi melalui pesan singkat pribadi yang meminta uang," pungkasnya.