SELONG, 10 Februari 2026 – Aliansi Pemuda dan Masyarakat Menggugat (APM2) secara resmi melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terkait mekanisme penyaluran dana hibah Bupati yang dikelola melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Lombok Timur. Lembaga ini mensinyalir adanya praktik "jalur belakang" yang menguntungkan kelompok pendukung kekuasaan di atas kepentingan publik Bumi Patuh Karya.
Ketua APM2, Mu'ammal Hamidi, mengungkapkan kekhawatirannya atas proses distribusi anggaran yang dinilai eksklusif dan tidak transparan. Berdasarkan temuan awal kelompoknya, dana yang bersumber dari PAD dan APBD Lombok Timur tersebut diduga kuat hanya mengalir ke lingkaran terdekat penguasa, termasuk tim sukses (timses) hingga klub sepak bola tertentu, sehingga mencederai prinsip keadilan bagi elemen masyarakat lainnya di Lombok Timur.
"Kami menduga ada desain sistematis di internal Kesbangpol Lotim agar dana hibah ini hanya mengakomodir kepentingan politik dan hobi kelompok tertentu. Ini adalah penyimpangan peruntukan. Uang rakyat Lombok Timur seharusnya disalurkan secara proporsional berdasarkan kebutuhan masyarakat luas, bukan dijadikan komoditas politik atau 'hadiah' bagi orang dekat," tegas Mu'ammal saat memberikan keterangan kepada media di Selong, Selasa (10/2).
Salah satu poin krusial yang disoroti APM2 adalah lemahnya fungsi filtrasi dan verifikasi di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mu'ammal menuding munculnya banyak "proposal siluman" yang mendapatkan lampu hijau tanpa melalui prosedur verifikasi faktual maupun administratif yang ketat di lapangan.
"Kuat dugaan banyak proposal yang langsung 'dikunci' karena adanya intervensi atasan atau faktor kedekatan personal. Tanpa adanya pengecekan lapangan yang objektif di desa-desa atau kecamatan di Lombok Timur, azas kemanfaatan dana hibah ini dipastikan hilang dan hanya menjadi ajang bagi-bagi kue kekuasaan," lanjutnya.
Merespons kondisi ini, APM2 mendesak Kesbangpol Lombok Timur dan Pemerintah Daerah untuk segera melakukan keterbukaan informasi publik dengan merilis data lengkap daftar penerima hibah serta parameter verifikasi yang digunakan. Sebagai langkah tegas, APM2 mengancam akan melakukan aksi massa di depan kantor Bupati jika tuntutan transparansi ini diabaikan oleh otoritas terkait.
"Kami menuntut akuntabilitas total kepada Pemda Lotim. Anggaran daerah jangan sampai menjadi bancakan segelintir elite yang memiliki akses kekuasaan, sementara banyak organisasi pemuda dan masyarakat di pelosok Lombok Timur yang benar-benar membutuhkan justru terpinggirkan," pungkas Mu'ammal.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Kesbangpol Lombok Timur maupun pihak sekretariat daerah belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan serius yang disampaikan oleh APM2.