Mataram, 18 Maret 2026
Sebanyak 21 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Nusa Tenggara Barat resmi dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kebijakan ini diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran serius dalam pengelolaan di lapangan.
Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Gani, menjelaskan bahwa rekomendasi penutupan tersebut merupakan hasil pengawasan langsung terhadap operasional dapur MBG di berbagai daerah.
“Temuan di lapangan cukup beragam, mulai dari administrasi yang tidak tertib, pengelolaan yang tidak sesuai standar, hingga adanya dugaan kasus keracunan makanan,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan akhir terkait penghentian operasional tetap berada di tangan Badan Gizi Nasional sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh atas program tersebut.
Data Operasional Dapur MBG di NTB
Berdasarkan data terbaru, jumlah dapur MBG di Nusa Tenggara Barat mencapai 706 unit, dengan rincian:
592 dapur aktif
114 dapur belum beroperasi
21 dapur dihentikan sementara
Langkah penghentian ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi dan penegakan standar kualitas dalam program yang menyasar anak-anak mulai dari PAUD hingga SMA.
Pelayanan Tetap Berjalan
Meskipun ada dapur yang dihentikan, BGN memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Dapur-dapur yang ditutup sementara akan dibackup oleh dapur terdekat guna menjaga distribusi makanan tetap lancar.
BGN juga memberikan waktu sekitar 7 hari kepada pengelola dapur yang terdampak untuk melakukan pembenahan. Setelah masa evaluasi tersebut, akan ditentukan apakah dapur dapat kembali beroperasi atau justru ditutup secara permanen.
Standar Tidak Bisa Ditawar
Program MBG merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Oleh karena itu, standar pengelolaan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Pemerintah menegaskan bahwa setiap pelaksana program wajib mematuhi prosedur dan standar yang telah ditetapkan, demi menjamin keamanan serta kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan ketat dan evaluasi berkala sangat diperlukan agar program yang menyangkut kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.
Penulis: Hariadi