Mataram, 24 Maret 2026
Penurunan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat belakangan ini memang menuai beragam respons. Sebagian menilai capaian tersebut masih terlalu kecil untuk disebut sebagai perubahan signifikan. Namun, jika dilihat secara utuh dan dalam konteks waktu yang tepat, terdapat indikasi arah yang tidak bisa diabaikan.
Gubernur Lalu Muhammad Iqbal baru dilantik pada 20 Februari 2025. Artinya, data yang saat ini tersedia baru merefleksikan sekitar satu semester kepemimpinan. Dalam periode yang relatif singkat tersebut, muncul satu indikator penting: kecepatan penurunan kemiskinan di NTB mulai melampaui rata-rata nasional.
Hal ini sering luput dari perhatian publik.
Jika ditelusuri dari tren beberapa tahun terakhir, selisih angka kemiskinan antara NTB dan nasional menunjukkan dinamika yang menarik. Pada September 2018, selisih tersebut berada di angka 4,97 persen. Maret 2019 meningkat menjadi 5,15 persen, dan pada Maret 2023 masih berada di angka 4,49 persen.
Memasuki masa transisi, terjadi perbaikan bertahap. Maret 2024 turun menjadi 3,88 persen, kemudian September 2024 menjadi 3,34 persen. Pada awal periode kepemimpinan Iqbal-Dinda, tren tersebut terus berlanjut—Maret 2025 di angka 3,31 persen dan September 2025 menjadi 3,13 persen.
Artinya, jarak kemiskinan antara NTB dan nasional semakin menyempit, bahkan menjadi yang terkecil dalam kurun waktu sekitar tujuh tahun terakhir.
Dalam perspektif pembangunan, ini bukan sekadar angka kecil. Yang lebih penting adalah arah dan kecepatan tren penurunan. Dan saat ini, tren tersebut menunjukkan bahwa NTB sedang bergerak mendekati rata-rata nasional.
Di sisi lain, pendekatan kebijakan yang digunakan juga mulai menunjukkan pergeseran. Program Desa Berdaya Transformatif yang diusung Pemerintah Provinsi NTB bukanlah program bantuan konvensional. Program ini dirancang untuk menjawab persoalan klasik pembangunan, seperti program yang berjalan sendiri-sendiri, data yang tidak sinkron, serta bantuan yang tidak tepat sasaran.
Pendekatan yang digunakan bersifat terintegrasi, melibatkan pemerintah desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat, serta membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak di luar pemerintah.
Lebih dari itu, intervensi yang dilakukan tidak bersifat seragam. Setiap kelompok masyarakat diperlakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Lansia dengan keterbatasan fisik, misalnya, diarahkan pada bantuan sosial rutin. Sementara kelompok usia produktif didorong masuk ke program pemberdayaan ekonomi.
Dalam literatur pembangunan, pendekatan ini dikenal sebagai targeted poverty reduction, yang terbukti lebih efektif dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah konteks historis. Selama dua periode sebelumnya, NTB cenderung stagnan di peringkat 27 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan bukanlah masalah yang sederhana dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
Namun kini, meski baru berjalan satu semester lebih, arah perubahan mulai terlihat.
Memang, capaian ini belum final. Namun dalam kebijakan publik, arah tren seringkali jauh lebih penting daripada sekadar angka sesaat. Jika kecepatan penurunan ini dapat dipertahankan secara konsisten, bukan tidak mungkin pada tahun 2030 NTB dapat keluar dari kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan mulai bergerak ke papan tengah nasional.
Pada akhirnya, kritik tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol publik. Namun, membaca data secara utuh dan proporsional juga menjadi hal yang tidak kalah penting.
Karena pembangunan bukan hanya soal apa yang terlihat hari ini, tetapi tentang ke mana arah yang sedang dituju.