19 Maret 2026
Pembangunan tidak selalu dimulai dari program. Ia berawal dari keberanian membaca kenyataan secara jujur. Di Nusa Tenggara Barat, kenyataan itu hadir dalam dua sisi yang berjalan beriringan—kemajuan yang terus tumbuh, sekaligus tantangan yang belum sepenuhnya terurai.
Di satu sisi, sektor pariwisata berkembang, pertumbuhan ekonomi bergerak, dan berbagai program pemerintah hadir menyentuh masyarakat. Namun di sisi lain, masih terdapat desa yang berkembang lambat, kemiskinan ekstrem yang belum terselesaikan, produktivitas peternakan yang belum optimal, serta pelaku UMKM yang bertahan tanpa mampu naik kelas secara signifikan.
Di titik inilah pembangunan diuji—apakah sekadar berjalan, atau benar-benar menyelesaikan persoalan.
Pertemuan antara Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dengan Rektor Universitas Mataram, Sukardi, bersama para guru besar pada 17 Maret 2026 menjadi momentum penting. Pertemuan ini bukan sekadar seremoni, melainkan penegasan bahwa persoalan kompleks membutuhkan pendekatan yang tidak biasa.
Gubernur Iqbal merumuskan arah pembangunan NTB dalam dua kata kunci: orkestrasi dan kolaborasi.
Orkestrasi merujuk pada kepemimpinan—bagaimana arah pembangunan ditentukan, prioritas disusun, serta sumber daya diselaraskan. Tanpa orkestrasi, program pembangunan berpotensi berjalan parsial dan tidak saling terhubung.
Namun, orkestrasi tidak cukup tanpa kolaborasi. Dalam konteks ini, perguruan tinggi memegang peran strategis. Kehadiran Universitas Mataram tidak lagi sebagai pelengkap, tetapi sebagai mitra utama dalam menghadirkan pendekatan ilmiah yang terukur dalam setiap intervensi pembangunan.
Melalui program Profesor Berdampak dan KKN Berdampak, dunia akademik didorong untuk tidak hanya berada di ruang teori, tetapi turun langsung ke lapangan. Para guru besar berkontribusi sesuai bidang keilmuan masing-masing, sementara mahasiswa menjadi penghubung antara konsep dan praktik di tengah masyarakat.
Dalam sektor peternakan, misalnya, pendekatan ilmiah diterapkan melalui pengembangan sistem pakan berbasis bahan lokal untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sementara dalam penguatan UMKM, pendampingan dilakukan secara menyeluruh—mulai dari proses produksi, standarisasi, hingga strategi pemasaran.
Kolaborasi ini juga membuka peluang optimalisasi fasilitas pemerintah daerah, khususnya melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah. Mesin-mesin produksi yang sebelumnya belum termanfaatkan secara maksimal kini didorong menjadi alat produksi aktif yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
Pendekatan ini menjadi bagian dari hilirisasi ilmu pengetahuan—di mana riset tidak berhenti pada kajian, tetapi diterjemahkan menjadi solusi nyata di lapangan.
Lebih jauh, Pemerintah Provinsi NTB menekankan pentingnya pemetaan berbasis prioritas. Setiap desa memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, sehingga pendekatan pembangunan tidak dapat diseragamkan. Peran akademisi menjadi krusial dalam membaca data, mengidentifikasi potensi lokal, serta merancang intervensi yang tepat sasaran.
Dalam konteks pengentasan kemiskinan ekstrem, pendekatan berbasis ilmu ini menjadi sangat penting. Bantuan tidak cukup diberikan, tetapi harus mampu diubah menjadi kapasitas. Program tidak hanya berjalan, tetapi harus menghasilkan perubahan yang terukur.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi ini membentuk sebuah sistem pembangunan yang terintegrasi. Pemerintah bertindak sebagai pengarah kebijakan dan fasilitator, perguruan tinggi menghadirkan basis keilmuan dan inovasi, sementara desa menjadi ruang implementasi sekaligus tolok ukur keberhasilan.
Program Profesor Berdampak, dengan demikian, bukan sekadar agenda, tetapi representasi dari pembangunan berbasis ilmu pengetahuan. Komitmen pemerintah dalam memberikan apresiasi kepada akademisi yang terlibat menjadi bentuk pengakuan bahwa kontribusi keilmuan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Pada akhirnya, pembangunan tidak diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi dari sejauh mana ia mampu menyentuh dan mengubah kehidupan masyarakat.
Kolaborasi ini menunjukkan satu hal penting: ketika ilmu pengetahuan benar-benar dihadirkan dalam praktik, pembangunan tidak lagi berjalan tanpa arah. Ia menjadi terukur, terencana, dan berdampak.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi NTB, kolaborasi semacam ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Karena hanya dengan sinergi yang kuat dan ilmu yang bekerja, kesejahteraan dapat dibangun secara nyata—dimulai dari desa, untuk masa depan bersama.