Kemiskinan Ekstrem Masih Bayangi NTB, Pemuda Desak Pemerintah Tindak Cepat
Mataram –Senin, 22 September 2025
Di tengah gencarnya slogan pembangunan “NTB Makmur Mendunia” yang digaungkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kenyataan di lapangan masih jauh dari kata makmur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per Maret 2025, angka kemiskinan di NTB memang sedikit menurun menjadi sekitar 11,78 persen atau setara 654.570 jiwa, namun kemiskinan ekstrem masih bertahan di kisaran 2,04 persen atau lebih dari 113 ribu jiwa.
Ironisnya, tren kemiskinan justru menunjukkan pergeseran ke wilayah perkotaan. Jika sebelumnya dominan di pedesaan, kini angka kemiskinan perkotaan meningkat menjadi 12,02 persen, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang berada di kisaran 11,64 persen. Kondisi ini mematahkan anggapan bahwa kota adalah tempat yang lebih aman dari jerat kemiskinan.
Kenaikan harga kebutuhan pokok, kontraksi ekonomi NTB sebesar −1,47 persen pada awal 2025, serta lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, menjadi pemicu utama sulitnya masyarakat keluar dari kemiskinan. Setiap tahun, angkatan kerja baru di NTB bertambah sekitar 160 ribu hingga 200 ribu orang, termasuk ribuan lulusan perguruan tinggi. Namun kesempatan kerja formal yang tersedia jauh lebih sedikit, sehingga banyak anak muda, termasuk lulusan S1, akhirnya bekerja di sektor informal atau memilih merantau ke luar daerah.
Ketua Umum Asosiasi Pemuda Inspirator NTB, Haikal Firmansyah, menilai fakta ini sebagai alarm keras bagi pemerintah provinsi.
> “Janji NTB Makmur Mendunia tidak akan berarti apa-apa jika setiap tahun ratusan ribu pencari kerja baru, termasuk lulusan sarjana, tidak menemukan lapangan pekerjaan yang layak. Pemerintah tidak boleh hanya berbangga dengan rencana jangka panjang, sementara rakyat harus bertahan hidup dari hari ke hari,” tegas Haikal.
Haikal mendesak pemerintah segera menyiapkan kebijakan yang lebih berani untuk mengatasi kemiskinan struktural. Diversifikasi ekonomi di sektor pertanian modern, industri maritim, dan ekonomi kreatif disebut sebagai langkah mendesak agar NTB tidak terus bergantung pada pertambangan yang rawan fluktuasi harga global.
> “Kami ingin bukti nyata, bukan sekadar slogan. NTB membutuhkan program yang bisa langsung membuka lapangan kerja, menurunkan harga kebutuhan pokok, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” tambahnya.
Meski sejumlah program pengentasan kemiskinan telah digulirkan, fakta di lapangan menunjukkan kesenjangan masih lebar. Di berbagai wilayah seperti Lombok Timur, Lombok Utara, dan Bima, masyarakat mengaku pendapatan harian semakin tergerus oleh kenaikan harga bahan pokok dan biaya pendidikan. Sementara itu, para pemuda yang baru lulus kuliah harus bersaing ketat untuk memperebutkan pekerjaan yang jumlahnya terbatas.
Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Iqbal–Dinda yang baru memulai masa jabatan mereka. Slogan “NTB Makmur Mendunia” kini diuji oleh realitas: apakah mampu diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang mengentaskan kemiskinan ekstrem, atau hanya menjadi hiasan baliho yang tak menyentuh kebutuhan masyarakatnya.