Mataram, NTB – Diskusi bulanan Badan Otonom Nahdlatul Wathan (NW) yang digelar di Sekretariat PBNW kembali melahirkan sejumlah pandangan kritis dan rekomendasi penting. Kegiatan yang rutin dilaksanakan ini tak hanya membahas dinamika internal organisasi, tetapi juga menyoroti kondisi pembangunan di Nusa Tenggara Barat, khususnya di bawah kepemimpinan Gubernur–Wakil Gubernur Iqbal–Dinda.
Dalam forum tersebut, perwakilan Badan Otonom NW menegaskan komitmennya untuk terus memberikan masukan bahkan kritik tegas kepada pemerintah daerah apabila kebijakan pembangunan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
“Kami mengingatkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar membuat dan melaksanakan program yang konkret, terukur, dan pro-rakyat. Keinginan menjadikan NTB mendunia memang baik, tetapi ada prasyarat elementer yang harus dipenuhi terlebih dahulu—mulai dari pendidikan, kesehatan, daya beli, ekonomi masyarakat, hingga tata kelola pemerintahan yang baik. Jika hal mendasar saja masih lemah, bagaimana mungkin bisa menjadi juara,” ujar salah seorang peserta diskusi.
Diskusi yang berlangsung hangat ini juga dihadiri sejumlah tokoh politik dari unsur NW, di antaranya Hj. Lale Syifaun Nufus, M.Farm (anggota Komisi VIII DPR RI), H. Syamsul Rijal, SH., MH (anggota DPRD Provinsi NTB), TGH. Mustamin, M.Pd (anggota DPRD Lombok Tengah), serta Husni Mubarok (anggota DPRD Lombok Timur). Hadir pula para pengurus wilayah dan daerah NW.
Anggota DPRD Provinsi NTB H. Syamsul Rijal menilai tradisi diskusi rutin ini sangat penting sebagai bentuk kontrol sosial.
“Kami mendorong masyarakat dan jamaah NW untuk aktif melakukan pengawasan terhadap program pemerintah. Jika program bagus, kita dukung. Tetapi kalau menyimpang atau tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat, kita kritisi dan kita luruskan,” tegasnya.
Selain mengulas isu pembangunan, forum ini juga dimanfaatkan sebagai ajang konsolidasi organisasi. Sekjen PBNW, Prof. Dr. TGH. Arifin Munir, Lc., MA, menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan agenda kerja organisasi.
“Program internal harus tetap berjalan di semua tingkatan, termasuk persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Madrasah NWDI ke-90 beberapa hari ke depan. Mari kita sukseskan bersama,” ujarnya.
Diskusi ini menjadi penegasan peran strategis Badan Otonom NW sebagai mitra kritis pemerintah—mendukung setiap kebijakan yang pro-rakyat, namun tak segan mengoreksi ketika kebijakan dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat NTB.