Mataram, NTB – 25 September 2025
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyoroti pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Murni 2025 yang mencapai Rp 500,9 miliar. Dari jumlah tersebut, tercatat sekitar Rp 484,6 miliar sudah terealisasi, menyisakan hanya sekitar Rp 16,41 miliar.
Fraksi PPR DPRD NTB mempertanyakan detail penggunaan dana sebesar itu yang hingga kini belum dipaparkan secara transparan. Para anggota dewan menilai, ketiadaan rincian menimbulkan kecurigaan publik, apalagi BTT sejatinya diperuntukkan untuk keperluan mendesak seperti bencana alam, kedaruratan kesehatan, dan kondisi tak terduga lainnya.
“Kami mendorong pemerintah provinsi untuk segera membeberkan secara terbuka setiap alokasi penggunaan BTT. Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan karena informasi yang tertutup,” ujar salah satu anggota Fraksi PPR di sela rapat pembahasan anggaran.
Pengawasan ketat atas BTT dianggap penting, mengingat anggaran jumbo tersebut bersumber dari pajak dan retribusi masyarakat NTB. DPRD meminta pemerintah daerah segera memberikan laporan rinci agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.
Langkah transparansi ini diharapkan bisa meredam spekulasi sekaligus memastikan bahwa dana cadangan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat NTB, bukan kepentingan segelintir pihak.